SANGATTA– Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ardiansyah Sulaiman, didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kutim dr Bahrani dan Kepala Puskesmas Teluk Lingga Sri Endarwati, mengumumkan inisiatif terbaru dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di kabupaten ini. Inisiatif ini melibatkan penguatan peran kader posyandu dalam mendukung program Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP).
Dalam sebuah acara di Hotel Royal Victoria, Sangatta Utara, Sabtu (27/7/2024) pagi, Bupati Ardiansyah menjelaskan bahwa peran kader posyandu sangat krusial. Khususnya dalam menjangkau masyarakat yang belum sadar pentingnya mengakses layanan kesehatan dasar.
“Tugas dokter biasanya menunggu di rumah sakit atau klinik. Namun, kader posyandu yang aktif mendatangi rumah-rumah warga, mengajak mereka untuk datang ke posyandu,” ujar Ardiansyah.
Langkah ini dianggap penting mengingat tidak semua masyarakat memiliki kesadaran untuk secara mandiri mendatangi posyandu. Tanpa arahan dan panduan dari kader, banyak yang belum memahami pentingnya layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.
Salah satu poin utama dalam strategi ini adalah penyertaan kader posyandu dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja rentan, yang rencananha akan diluncurkan pada 17 Agustus 2024 mendatang oleh Pemkab Kutim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tahun 2023, data menunjukkan ada 14 ribu penerima manfaat.
“Tahun ini kami menargetkan 85 ribu penerima, semoga target ini bisa tercapai dengan dukungan keuangan yang ada,” kata Ardiansyah.
Ardiansyah juga menyebut bahwa BPJS Kesehatan di Kutim telah melampaui 100 persen cakupan, meski masih ada warga yang belum memahami program ini sepenuhnya. Dia berharap kader posyandu yang dilatih dapat memberikan panduan yang baik kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Ardiansyah mengungkapkan bahwa jumlah kader posyandu di Kutim saat ini mencapai 1.700 orang, dengan 87 perwakilan hadir dalam acara tersebut.
“Meskipun jumlah kader ini masih relatif sedikit dibandingkan total penduduk, peran mereka sangat penting dalam mendukung kesehatan masyarakat,” ungkapnya.
Mengenai biaya BPJS Ketenagakerjaan bagi kader, Ardiansyah menekankan bahwa pemberiannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku, baik dari dana desa maupun kelurahan.
“Untuk iuran (BPJS Ketenagakerjaan) yang diberikan normatif, sekitar 16 ribu per orang, dan ini sudah termasuk kepala keluarga,” jelas Kadinkes Kutim dr Bahrani menegaskan pernyataan Bupati disela-sela wawancara.
Ardiansyah juga menekankan pentingnya integrasi berbagai layanan kesehatan yang ada. Menurut dia, kuncinya adalah Integrasi Layanan Kesehatan Primer. Ia menginginkan layanan kesehatan yang terpadu dan komprehensif.
“Tidak hanya untuk balita tetapi juga lansia,” tegasnya.
Melalui penguatan peran kader posyandu dan integrasi layanan kesehatan, Ardiansyah berharap dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih responsif dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Kutim. (kopi3)
